{"id":412,"date":"2017-01-31T12:20:52","date_gmt":"2017-01-31T12:20:52","guid":{"rendered":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/first\/artikel\/6"},"modified":"2017-01-31T12:20:52","modified_gmt":"2017-01-31T12:20:52","slug":"kebijakan-keuangan-kalurahan-purwobinangun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/2017\/01\/31\/kebijakan-keuangan-kalurahan-purwobinangun\/","title":{"rendered":"Kebijakan Keuangan Kalurahan Purwobinangun"},"content":{"rendered":"

Keuangan kalurahan didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan harus didukung dengan pengelolaan atas keuangan yang baik agar berjalan optimal dan akuntabel. Pengelolaan keuangan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan terkait keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.<\/p>\n

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan Purwobinangun diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan kalurahan untuk membiayai prioritas program yang telah menjadi kesepakatan dan juga visi misi yang telah ditetapkan sesuai dokumen perencanaan. Prioritas yang telah disepakati dalam forum musyawarah kalurahan adalah kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kemandirian kalurahan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemeliharaan atas fasilitas dasar masyarakat.<\/p>\n

         Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang tersusun atas kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Lurah dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan. APBDesa merupakan komitmen penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan untuk mendanai program strategis pembangunan pada satuan program dan kegiatan. Dengan kata lain, APBKal merupakan bentuk rencana strategis pemerintah kalurahan dalam mengatur pembiayaan kegiatan yang telah menjadi kesepakatan dalam RPJMKal maupun RKPKal.<\/p>\n

Arah kebijakan keuangan yang diambil oleh Kalurahan Purwobinangun adalah sebagai berikut :<\/p>\n

    \n
  1. Optimalisasi pengelolaan belanja kalurahan yang digunakan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis yang direncanakan jangka menengah 6 (enam) tahun;<\/li>\n
  2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan kalurahan yang diarahkan untuk membiayai kebijakan dan prioritas sesuai perencanaan;<\/li>\n
  3. Optimalisasi pengelolaan pembiayaan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Pengelolaan pendapatan kalurahan diarahkan pada pengggalian sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas kalurahan dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pendapatan desa diartikan sebagai semua penerimaan yang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan kalurahan terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.<\/p>\n

       <\/p>\n

      1.1. Pendapatan Asli Kalurahan<\/strong><\/p>\n

      Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Semakin tinggi PAK maka semakin kecil tingkat ketergantungan kalurahan kepada dana transfer ke kalurahan.<\/p>\n

       <\/p>\n

      Tabel 6.1<\/p>\n

      Besaran Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan<\/p>\n

      Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2020<\/p>\n

       <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      \n

      NO<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      TAHUN<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      TARGET<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      REALISASI<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      PROSENTASE<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      1<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      2015<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      108.187.500,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      110.138.802,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      102%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      2<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      2016<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      123.587.500,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      81.457.452,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      66%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      3<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      2017<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      127.087.500,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      82.110.271,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      65%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      4<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      2018<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      126.587.500,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      86.281.147,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      68%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      5<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      2019<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      126.587.500,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      123.624.000,00<\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      98%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

           <\/p>\n

            Sumber : Realisasi APBKal Tahun 2015-2019<\/p>\n

       <\/p>\n

      Pemberian dana transfer tentu saja akan diikuti ketentuan\/juknis atas penggunaannya. Ketergantungan terhadap dana transfer dapat membuat perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya menjadi terhambat dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2020 dan 2021, permasalahan ketergantungan kalurahan terhadap dana transfer ini sangat dirasakan oleh Pemerintah Kalurahan Purwobinangun. Prioritas yang telah disepakati untuk dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan pada tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk kegiatan dialihkan pada kegiatan yang menjadi prioritas oleh pemberi dana. Pada kasus ini, Dana Desa yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dialihkan penggunaannya sesuai prioritas pemerintah pusat, yaitu penanggulangan covid-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.<\/p>\n

      Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Purwobinangun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), antara lain :<\/p>\n

        \n
      1. Melakukan inventarisasi dan intensifikasi atas potensi-potensi sumber pendapatan asli kalurahan;<\/li>\n
      2. Melakukan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli kalurahan dengan melakukan investasi;<\/li>\n
      3. Meningkatkan jejaring dan sinergisitas dengan pihak lain di bidang pendapatan kalurahan;<\/li>\n
      4. Membentuk dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai upaya peningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan;<\/li>\n
      5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan atas aset kalurahan yang dipergunakannya;<\/li>\n
      6. Meningkatkan kemampuan atas pengelolaan aset dan keuangan kalurahan.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        1.2. Pendapatan Transfer<\/strong><\/p>\n

        Instrumen utama dalam pelaksanaan desentraslisasi dan kewenangan kalurahan adalah dana transfer ke kalurahan. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana transfer ini digunakan untuk membiayai kebutuhan kalurahan. Pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Kalurahan Purwobinangun terdiri atas :<\/p>\n

          \n
        1. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<\/li>\n
        2. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.<\/li>\n
        3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah kalurahan termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.<\/li>\n
        4. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah bantuan yang diberikan kepada kalurahan berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. BKK ini dapat bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman ataupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Tabel 6.2<\/p>\n

          Besaran Dana Tranfer<\/p>\n

          Kalurahan Purwobinangun Tahun 2015-2019<\/p>\n

           <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
          \n

          NO<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          JENIS PENDAPATAN<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          2015<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          2016<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          2017<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          2018<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          2019<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

          \n

          1 <\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          Dana Desa<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          318.533.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          693.709.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          888.868.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.001.690.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.239.245.000<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

          \n

           2<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          417.589.018<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          406.579.990<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          417.084.086<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          532.341.683<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          587.675.215<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

          \n

           3<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          Alokasi Dana Desa<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          964.121.316<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.322.573.517<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.507.712.483<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.403.575.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          1.513.716.480<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

          \n

           4<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          Bantuan Keuangan Provinsi<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

          \n

           5<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          Bantuan Keuangan Kabupaten<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          389.112.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          0<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          200.000.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          485.000.000<\/p>\n<\/td>\n

          		\n

          963.716.000<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

           <\/p>\n

          Sumber : Realisasi APBKal Purwobinangun 2015-2019<\/p>\n

           <\/p>\n

          1.3. Pendapatan Lain-lain<\/strong><\/p>\n

                   Pendapatan Lain-lain terdiri dari beberapa komponen, yaitu: Hasil Kerjasama Antar Kalurahan, Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga, Penerimaan Bantuan dari Perusahaan Yang Berlokasi di Kalurahan, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, Bunga Bank, dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.<\/p>\n

                   Dari sekian banyak komponen dari Pendapatan Lain-lain, setiap tahunnya Bunga Bank masih menjadi komponen penyumbang yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Pada tahun 2020, terdapat hibah dari kunjungan gubernur DIY, namun hibah tersebut telah ditentukan penggunaannya untuk pembangunan akses jalan (pembangunan anak tangga) ke Makam Syeh Jumadil Kubro di Bukit Turgo dan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya.<\/p>\n

                   Usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Kalurahan Purwobinangun untuk menambah pendapatan pada kolom ini adalah :<\/p>\n

            \n
          1. Memperluas akses terhadap Corporate Social Responsibility<\/em> (CSR) agar dapat diberikan ke Kalurahan Purwobinangun;<\/li>\n
          2. Mengajak perusahaan ataupun swasta yang ada di wilayah Purwobinangun untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kalurahan Purwobinangun; dan<\/li>\n
          3. Memperbanyak kerjasama dengan masyarakat ataupun pihak swasta dalam pengelolaan aset kalurahan;<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                       Belanja kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan kalurahan. Belanja kalurahan dimaksudkan untuk menjamin seluruh kegiatan startegis dapat dibiayai dan dilaksanakan. Belanja dilakukan seefektif mungkin untuk membiayai urusan-urusan sesuai penyelenggaraan kewenangan kalurahan.<\/p>\n

                       Belanja kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Klasifikasi belanja kalurahan terdiri atas bidang:<\/p>\n

                \n
              1. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;<\/li>\n
              2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;<\/li>\n
              3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;<\/li>\n
              4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan<\/li>\n
              5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                Klasifikasi belanja kalurahan menurut jenis obyek belanja terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:<\/p>\n

                  \n
                1. belanja pegawai, yaitu belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, serta tunjangan BPKal.<\/li>\n
                2. belanja barang dan jasa, yaitu belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan antara lain untuk:\n
                    \n
                  1. operasional pemerintah kalurahan;<\/li>\n
                  2. pemeliharaan sarana prasarana kalurahan;<\/li>\n
                  3. kegiatan sosialisasi\/rapat\/pelatihan\/bimbingan teknis;<\/li>\n
                  4. operasional BPKal;<\/li>\n
                  5. insentif Rukun Tetangga\/Rukun Warga; dan<\/li>\n
                  6. pemberian barang pada masyarakat\/kelompok<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
                  7. belanja modal, yaitu belanja untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.<\/li>\n
                  8. belanja tak terduga, yaitu belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kalurahan. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam, dan bencana sosial.<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                    Tabel 6.3<\/p>\n

                    Realisasi Belanja Kalurahan Purwobinangun<\/p>\n

                    Tahun 2016-2019<\/p>\n

                     <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                    \n

                    NO<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    BIDANG<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    2016<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    2017<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    2018<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    2019<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

                    \n

                    1<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     967.893.824<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.011.709.956<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.248.586.885<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.780.721.651<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

                    \n

                    2<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    Pelaksanaan Pembangunan<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     734.310.366<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.268.612.803<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.686.157.973<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     1.730.308.630<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

                    \n

                    3<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    Pembinaan Kemasyarakatan<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     223.780.250<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     312.843.569<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     238.095.640<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     426.542.748<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

                    \n

                    4<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    Pemberdayaan Masyarakat<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     45.535.700<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     138.144.100<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     274.329.330<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     649.883.230<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

                    \n

                    5<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                    Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     5.446.500<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     12.011.000<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     21.291.890<\/p>\n<\/td>\n

                    		\n

                     7.975.080<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                     <\/p>\n

                    Sumber : Realisasi APBKal Tahun 2015-2019<\/p>\n

                     <\/p>\n

                    Kebijakan belanja Kalurahan Purwobinangun diupayakan melalui pola pengaturan belanja yang proporsional, efisien dan efektif. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:<\/p>\n

                      \n
                    1. Kaidah utama penggunaan anggaran kalurahan adalah anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pelaksanaan anggaran dilakukan pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung (dapat segera dirasakan) maupun tidak langsung (bersifat investasi). Realisasi pelaksanaan belanja kalurahan diupayakan tepat waktu sesuai time line<\/em> yang direncanakan. Proses tersebut juga akan mendorong perencanaan, penetapan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara lebih tepat waktu pula;<\/li>\n
                    2. Penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran belanja dengan memperhatikan kesepakatan dan prioritas berdasarkan dokumen perencanaan, dan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai;<\/li>\n
                    3. Penggunaan pagu indikatif anggaran berdasarkan kemampuan keuangan kalurahan, visi yang ingin dicapai, misi yang akan dilaksanakan, arah kebijakan, serta prioritas kegiatan sesuai kewenangan kalurahan.<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                      Rancangan kegiatan yang telah diusulkan dan disepakati di dalam forum Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang Kalurahan Penyusunan RPJMKal sangat banyak. Proses pengusulan yang memakai sistem terbuka membuat masing-masing padukuhan dan atau kelompok berusaha membuat usulan mereka diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Terkait hal itu, akan ada kemungkinan bawa kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan dan tertuang di dalam dokumen RPJMKal tidak dapat dilaksanakan secara tuntas, baik itu  karena keterbatasan sumber dana, tenaga, ataupun waktu. Oleh karena itu di dalam penentuan prioritas tiap tahunnya dalam forum Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKP Kalurahan dapat disepakati kegiatan yang memang menjadi prioritas dan logis. Usulan yang telah ada namun tidak terlaksana pada periode 2021-2026 akan dimasukkan kembali dalam dokumen perencanaan periode berikutnya.<\/p>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                 Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan\/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah kalurahan, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.<\/p>\n

                        Pada setiap proses penyusunan anggaran, kemungkinan akan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran dapat saja terjadi. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan kalurahan pada tahun berjalan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan kalurahan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.<\/p>\n

                                 Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk membiayai prioritas kegiatan dan penanggulangan bencana\/keadaan darurat\/mendesak. Prioritas selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk investasi seperti penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang berorientasi keuntungan\/profit dan atau bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n

                                 Secara garis besar, pembiayaan kalurahan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :<\/p>\n

                          \n
                        1. penerimaan pembiayaan<\/li>\n<\/ol>\n

                          Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi: SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.<\/p>\n

                            \n
                          1. pengeluaran pembiayaan.<\/li>\n<\/ol>\n

                            Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah kalurahan yang diinvestasikan dalam BUMKal untuk meningkatkan pendapatan kalurahan atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUMKal dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                            Keuangan kalurahan didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-412","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=412"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/412\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/purwobinangunsid.slemankab.go.id\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}